Novita, Ranti (2018) Peran Pemerintah Nagari Dalam Menanggulangi Perjudian di Koto Baru Berdasarkan Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2002 Tentang Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, dan Kelestarian Lingkungan. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian ini di latar belakangi oleh Masih Maraknya perjudian di Nagari Koto Baru, memerlukan peran dari Pemerintah Nagari untuk menanggulagi masalah perjudian, Penanggulangan Perjudian di Nagari Koto Baru dengan dilakukanya pengawasan dan tindakan yang tegas dan sanksi yang berat bagi para pelaku perjudian yang di lakukan oleh pemerintah nagari sehingga bagi pelaku perjudian tidak melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari. Dalam hal ini penelitian mempunyai rumusan masalah yaitu 1). Bagaimana Peran Pemerintah Nagari dalam Menanggulangi Perjudian di Nagari Koto Baru Berdasarkan Peraturan Nagari No.5 Tahun 2002? 2) Apakah Kendala yang ditemui dalam Menanggulangi Perjudian dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Data yang diperole dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka terlihat bahwa Pelaksanaan kasus perjudian oleh pemerintah Nagari belum berjalan maksimal, sebagaimana aturan yang telah tertera di dalam Peraturan Nagari No.5 Tahun 2002. Tugas pokok dari pemerintah Nagari sudah terpenuhi yaitu melakukan penyuluhan, dan membentuk Organisasi Pekat (penyakit masyarakat) yang bertujuan untuk melakukan/melaksanakan pelatihan terhadap masyarakat, Kendala yang ditemui dalam proses kasus perjudian ini kendala belum bisa memaksimalkan denda atau sanksi yang sudah di atur di dalam peraturan nagari, dikarenakan pelaku perjudian telah di hukum menurut aturan yang sudah berlaku, Kendala selanjutnya yaitu kurangnya pastisipasi masyarakatt untuk memberikan pengaduan kepada pemerintah Nagari bahwa telah terjadi perjudian di Nagari Koto Baru. Peran pemerintah nagari belum berjalan dengan maksimal, diharapkan kepada pemerintah nagari agar merevisi ulang peraturan nagari No.5 Tahun 2002 tentang Keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan Kelestarian lingkungan.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Operator |
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 05:18 |
| Last Modified: | 21 Nov 2024 05:18 |
| URI: | http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/823 |
Actions (login required)
 |
View Item |
