Edrin, Depria (2018) Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengurusan Sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria di Nagari Aripan Kabupaten Solok (Studi Kasus di Polres Solok Kota). skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
Full text not available from this repository.Abstract
Dalam suatu pemberantasan korupsi, tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dari tahap yang harus dilalui untuk menuju suatu pembuktian tindak pidana korupsi dan akan menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materiil. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian, sesuai dengan Undang-Uandang No. 2 Tahun 2001 tentang Keolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengurusan Sertifikat Proyek Operasional Agraria di Nagari Aripan Kabupaten Solok? Dan untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui penyidik dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengurusan Sertifikat Proyek Operasional Agraria di Nagari Aripan Kabupaten Solok? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris artinya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud unutk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Solok Kota, dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengurusan Sertifikat Proyek Operasional Agraria di Nagari Aripan Kabupaten Solok yaitu dengan cara melakukan under cover dan tangkap tangan. Selain itu dalam proses penyidikan, penyidik bisa melakukan gelar perkara untuk menemukan alat bukti baru dan keterangan lain mengenai perkara. Faktor yang menghambat penyidikan di wilayah hukum Polres Solok Kota yaitu Kurangnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat, Keterbatasan Personil, sarana prasarana, dan Saat Proses Perlimpahan perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum sering terjadi masalah, yaitu dengan belum lengkapnya berkas perkara tersangka. Sehingga jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara ke penyidik dengan petunjuk.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Operator |
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 05:18 |
| Last Modified: | 21 Nov 2024 05:18 |
| URI: | http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/813 |
Actions (login required)
 |
View Item |
