Wardanti, Widya (2018) Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Solok. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
Full text not available from this repository.Abstract
Tujuan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi adalah agar kas negara yang hilang karena tindak pidana korupsi dapat kembali, yang salah satunya dengan member pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Solok, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan hakim dimana hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasinya setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Jika pembayaran uang pengganti tidak dilaksanakan terpidana maka konsekuensinya adalah diganti dengan penjara yang disebut juga pidana penjara pengganti, Serta kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan hakim tersebut berupa; Terpidana tidak memiliki harta benda lagi, solusinya jaksa akan melakukan asset tracing (Penelusuran Aset), Alat bukti saksi yang mempersulit, solusinya dengan penelusuran mendalam terhadap harta terpidana yang mungkin masih ada dan memaksa saksi untuk member keterangan yang sebenarnya, serta singkatnya jangka waktu pengembalian uang pengganti, solusinya dengan penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Berdasarkan penelitian ini, terdapat saran yang bisa diterapkan dari kendala yang di hadapi dalam penelitian ini, meliputi; seharusnya pembentuk Undang-undang mengubah Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara daripada pemidanaan, jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus dalam tindak pidana korupsi, jaksa selaku eksekutor harus lebih gia tmelakukan penemuan cara/solusi yang lebih efektif untuk menanggulangi kendala yang dihadapi.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Operator |
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 05:17 |
| Last Modified: | 21 Nov 2024 05:17 |
| URI: | http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/808 |
Actions (login required)
 |
View Item |
