Ovtawiza, Anda (2021) Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan No. 05/Pid. Sus-Anak/2016/ PN. SLK). skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
Full text not available from this repository.Abstract
Sehubung dengan banyaknya terjadi tindak pidana yang melibatkan anak baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak harus dilihat dan dipahami sebagai suatu gejala sosial. Pemberian sanksi terhadap anak harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini mempunyai rumusan masalah yaitu 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Solok? 2. Apa kendala yang ditemui hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Solok? Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adanya putusan pengadilan dan didukung dengan wawancara, yang menjadi responden adalah Hakim anak di Pengadilan Negeri Solok, selain wawancara penulis juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka terlihat bahwa yang menjadi pertimbangan hakim anak Pengadilan Negeri Solok dalam memutuskan perkara anak yaitu Undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak yaitu anak terdakwa masih berumur 17 tahun, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP telah terpenuhi dan sesuai dengan UUSPPA. Kendala yang ditemui hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Solok berupa 1) Kendala Yuridis berupa keluarganya tidak bisa menerima dan menjamin rasa keadilan kepada anak sebagai terdakwa dan anak sebagai korban, keterangan anak sebagai saksi yang tanpa disumpah harus tetap dipertimbangakan. 2) Kendala teknis dalam bentuk kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Penegak Hukum.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Operator |
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 04:59 |
| Last Modified: | 21 Nov 2024 04:59 |
| URI: | http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/756 |
Actions (login required)
 |
View Item |
