Dirga Saputra, Rio (2019) Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Solok. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
Full text not available from this repository.Abstract
Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang- undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dalam pasal 1 angka 8 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 dalam mengatur penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota solok? Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam penerapan Perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dikota Solok? Serta Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Solok dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Solok? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris artinya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pasar Kota Solok dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penatan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Solok yaitu peran Perda sangatlah dibutuhkan untuk mengenbalikan tata ruang kota seperti semula karena banyaknya pedagang kaki lima yang telah merusak kebersihan serta citra dari penataan kota solok. Faktor yang menghambat penerapan perda yaitu kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat serta ketidak pedulian masyarakat akan aturan-aturan yang dibuat demi ketertiban PKL.. upaya yang dilakukan Dinas Pasar dalam menerapkan perda yaitu dengan memberikan fasilitas seperti lokasi kepada PKL sesuai dengan aturan yang Perda serta mensosialisasikan Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada para Pedagang Kaki Lima tersebut.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Operator |
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 04:44 |
| Last Modified: | 21 Nov 2024 04:44 |
| URI: | http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/745 |
Actions (login required)
 |
View Item |
