Sepreni, Roza (2019) Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
Full text not available from this repository.Abstract
DPRD Kota Solok, dalam menjalankan fungsi legislasınya masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik terutama dalam hal inisiatif pembuatan produk hukum daerah (perda) masih didominasi oleh peran eksekutif, padahal peraturan perundang- undangan sendiri telah membuka peluang lebih besar kepada DPRD agar lebih berperan dalam menjalankan fungsi legislasinya DPRD Kota Solok, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok memiliki peran yang strategis. DPRD Kota Solok telah membentuk Balegda pada tahunn 2010 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82) telah mengatur tentang proses pembentukan Perda. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dibahas pada penulisan ini adalah sebagai berikut. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislası Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menentukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem- identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem- solution) dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan Dari hasil penelitian diketahui bahwa Dalam melaksanakan fungsi legislasinya, DPRD Kota Solok Periode 2014-2019 terlihat bahwa dalam hal pelaksanaan hak inisiatifnya masih kurang Dapat dilihat darı 30 Perda yang dihasilkan selama periode tersebut, hanya 1 (satu) dari Perda tersebut yang merupakan inisiatif dari pihak legislatif, selebihnya merupakan produk dari eksekutif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD Kota Solok Periode 2014-2019, antara lain adalah faktor hubungan masyarakat, hubungan antara DPRD Kota Solok dan pemerintah Kota Solok dan kemampuan pemahaman aturan hukum anggota DPRD Kota Solok dimana anggota DPRD Kota Solok berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, dan tidak semuanya mengerti dan paham dengan fungsi legislasi.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Operator |
| Date Deposited: | 21 Nov 2024 04:42 |
| Last Modified: | 21 Nov 2024 04:42 |
| URI: | http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/725 |
Actions (login required)
 |
View Item |
