PENERAPAN ASIMILASI COVID BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

Avindo Kurnia, Harry (2023) PENERAPAN ASIMILASI COVID BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Preview	Text H23 006 HARRY AVINDO KURNIA Watermark_removed.pdf Download (411kB) | Preview
	Text H23 006 HARRY AVINDO KURNIA Watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 menjelaskan tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi Narapidana. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020. 2) Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terkait penerapan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2020 terhadap recidive. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1) Penerapan Asimilasi Covid Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto dilakukan dengan mekanisme melakukan pembebasan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi secara secara langsung serta sekaligus melampirkan berkasnya dan bertemu secara tatap muka namun masih memperhatikan physical distancing. 2) Masalah-masalah yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto terkait dikarenakan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto merupakan Narapidana pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan lainnya sehingga data-datanya tidak diketahui apakah recidive atau bukan yang mendapatkan asimilasi serta dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pembimbing Kemasyarakat (PK) dalam pelaksanaan program asimilasi.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email userrepo@ummy.ac.id
Date Deposited:	05 Jun 2023 10:01
Last Modified:	05 Jun 2023 10:01
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/433

Actions (login required)

View Item