PENYELESAIAN HAMBATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PANORAMA DANAU KEMBAR DI ATAS TANAH NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

Ardila Fitri, Ade (2021) PENYELESAIAN HAMBATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PANORAMA DANAU KEMBAR DI ATAS TANAH NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H21 036 ADE ARDILA FITRI_.pdf Download (323kB)

Abstract

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah di karuniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa baik sebagai sumber penghidupan maupun sumber berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari. Tanah sangat dibutuhkan dalam pembangunan, saat ini pembangunan terus meningkat sedangkan luas tanah selalu tetap. Dalam melaksanakan pembangunan terutama untuk kepentingan umum sering sekali menggunakan tanah yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus melakukan pengadaan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pengadaan tanah untuk pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar, bukan berdasarkan pemberian ganti rugi yang berupa silieh jarieh semata yang hanya dapat merugikan masyarakat karena Pemerintah memperoleh tanah dari masyarakat dengan harga yang tidak wajar. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu hambatan apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara? dan bagaimana penyelesaian hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Pengembangan pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen laporan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengembangan Pariwisata Panorama ini ialah terdapatnya permasalahan mengenai lahan atau tanah yaitu lahan atau tanah yang mendapat ganti rugi dari Pemerintah Daerah berupa pemberian silieh jarieh semata. Hambatan lainnya yaitu banyaknya bermunculan bangunan-bangunan baru di lokasi Panorama ini berupa rumah dan warung masyarakat serta terbatasnya anggaran yang di miliki oleh Pemerintah Daerah. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah tanah tersebut ialah dengan melakukan pengadaan tanah yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, saat ini Undang-undang yang mengatur tentang pengadaan tanah yaitu Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penggusuran harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah warung dan rumah masyarakat, serta perencanaan anggaran yang efektif dan efisien untuk mengatasi terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	31 May 2023 08:32
Last Modified:	12 Nov 2024 08:04
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/424

Actions (login required)

View Item