PENEGAKAN SANKSI HUKUM ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK PATUH DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Novita SarI, Silvia (2022) PENEGAKAN SANKSI HUKUM ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK PATUH DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

	Text H22 020 SILVIA NOVITA SARI.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
Preview	Text H22 020 SILVIA NOVITA SARI_removed.pdf Download (825kB) | Preview

Abstract

Dalam hal penerapan pemungutan Pajak Bumi Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Solok, ditemukan bahwa terdapat permasalahan ketidakpatuhan / kelalaian wajib Pajak di Kota Solok. Pajak Bumi dan Bangunan yang ditargetkan oleh APBD terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak terealisasi dan kadang pencapaianya dibawah dari target awal. Penegakan sanksi administrasi yaitu denda sebesar 2% dari pajak terutang maksimal 24 bulan sejak jatuh tempo, hal ini berakibat terjadi ketidakpatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB dimana pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak tepat waktu dan masih adanya wajib pajak yang tidak mau membayar PBB. Namun, salah satu yang menjadi masalah saat ini di Kantor Pajak Kota Solok yaitu kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar atas ketidakpatuhan mereka dalam membayar pajaknya, sehingga wajib pajak tidak merasa takut untuk tidak membayar pajaknya. Rumusan masalah yang dibahas pada penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok dan Bagaimana Hambatan dalam Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya peraturan yang berkaitan dengan penegakan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penegakan Sanksi hukum administrasi yang diberikan terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Solok yaitu berupa (a) sanksi denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal pelaporan pajak (b) Sanksi bunga diberikan karena ketidakdisiplinan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. (c) Sanksi kenaikan biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan dari segi materiil. Hambatan dalam penegakan sanksi administrasi pajak bumi bumi dan bangunan di Kota Solok, antara lain : (a) Pengetahuan tentang perpajakan dari wajib pajak masih sangat minimal mengenai pembayaran pajak maupun sanksi administrasi yang diberlakukan. (b) Wajib pajak umumnya beralasan kondisi ekonomi yang sulit maka belum bisa membayar pajak atau mengabaikan kewajiban membayar pajak. (c) Denda sebesar 2 % yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak dianggap terlalu tinggi atau memberatkan wajib pajak.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email userrepo@ummy.ac.id
Date Deposited:	31 May 2023 08:19
Last Modified:	31 May 2023 08:19
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/423

Actions (login required)

View Item