PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR BIAYA PENDAFTARAN TANAH OLEH WALI NAGARI DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI NAGARI KOTO BARU

Dechia, Ovilla (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR BIAYA PENDAFTARAN TANAH OLEH WALI NAGARI DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI NAGARI KOTO BARU. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H22 017 OVILLA DECHIA_.pdf Download (314kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena telah terjadinya pungutan liar biaya pendaftaran tanah oleh Wali Nagari dalam Program Pendaftaran Tanah SistematisLengkap (PTSL). Program PTSL ini merupakan program yang diadakan oleh pemerintah, bekerja sama dengan Kementrian Agraria dan Tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengharapkan semua tanah milik masyarakat dapat didaftarkan sehingga memiliki alat bukti yang kuat atas tanah tersebut berupa sertifikat hak milik, mempermudah masyarakat dalam pengurusan dan meringankan dalam segi pembiayaannya. Namun pelaksanaanya dilapangan di dapati adanya pungutan liar di luar dari ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh Wali Nagari. Pungutan liar sendiri dilarang dalam Pasal 423 KUHP yang mengatur tentang kejahatan jabatan, serta pungutan liar juga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Nagari Koto Baru. Serta mengetahui faktor penyebab pungutan liar yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Nagari Koto Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum yuridis sosiologis, dimana penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, wawancara dimana penulis melakukan wawancara dengan pegawai BPN pihak Kepolisian, dan masyarakat. Selain itu penulis juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Untuk proses penegakan hukum untuk pungutan liar di kantor Wali Nagari dalam program PTSL ini beberapa tokoh masyarakat yang peduli dengan terjadinya pungutan liar telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk dapat diproses secara hukum, namun sampai saat sekarang ini belum ditindak lanjuti arena harus dilakukannya operasi tangkap tangan oleh pihak kepolisian untuk perbuatan pungutan liar yang telah dilakukan oleh Wali Nagari, Namun karena belum ditindak lanjuti maka masyarakat melakukan koordinasi melalui musyawarah dengan wali nagari untuk meminta ganti rugi namun sampai saat sekarang ini masyarakat belum menerima atas kerugian yang telah dialami selain itu banyak faktor penyebab pungutan liar pada program ini yaitu, faktor yang berasal dari penyelenggara program PTSL, faktor yang berasal yang berasal dari masyarakat, dan juga faktor dari penegak hukum.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	20 May 2023 04:46
Last Modified:	12 Nov 2024 09:01
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/373

Actions (login required)

View Item