PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSAAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN TERPADU (UPTD) SAMSAT KABUPATEN SOLOK

Rosi, Ferdinal (2022) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSAAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAYANAN TERPADU (UPTD) SAMSAT KABUPATEN SOLOK. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

	Text Hukum 2022 Ferdinal 2022_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
Preview	Text Hukum 2022 Ferdinal 2022_watermark_removed.pdf Download (986kB) | Preview

Abstract

Pemungutan pajak diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 A, memuat bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 16 ayat (1) peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikatakan bahwa: Dalam rangka mempelancar pemungutan PKB dan/atau BBNKB Dinas pemungut bekerjasama dengan instansi terkait dan berkoordinasi dengan Daerah Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan ketentuan/pedoman yang telah ditentukan Berdasarkan hal-hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada unit pelayanan terpadu (UPTD) Samsat Kabupaten Solok Apa Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di unit pelayanan terpadu (UPTD) Samsat Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan tentang pelaksanaan hukum di masyarakat dengan menggunakan data primer dan sekunder seperti data di peroleh dengan wawancara dan data tidak langsung dari studi kepustakaan berupa undang undang, karya ilmiah dan literature lainnya yang mendukung penelitian. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut. (1) Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada unit pelayanan terpadu (UPTD) SAMSAT Wilayah Arosuka masih belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Arosuka. (2) Faktor yang mempengaruhi dalam hal ini menjadi penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua pada unit pelayanan terpadu (UPTD) SAMSAT wilayah Arosuka dinas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat yaknimasih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak, data wajib pajak yang tidak lengkap, pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama, pemilik kendaraan berpindah tempat kedaerah lain, dan penarikan kendaraan bermotordari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email userrepo@ummy.ac.id
Date Deposited:	19 May 2023 09:59
Last Modified:	19 May 2023 09:59
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/370

Actions (login required)

View Item