PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI TROTOAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN TANAH GARAM

Fitri Handayani, Eka (2024) PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI TROTOAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN TANAH GARAM. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H24 032 EKA FITRI HANDAYANI_.pdf Download (562kB)

Abstract

Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur urusan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan suatu organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 1 angka 8 tentang pembentukan peraturan Perundangundangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dengan rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan diatas Trotoar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kelurahan Tanah Garam? 2) Kendala apa sajakah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan diatas Trotoar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kelurahan Tanah Garam?.Metode pendekatan yang digunakan metode penelitian empiris (sosiologis) yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Tanah Garam sudah dilaksanakan, namun ada beberapa PKL yang melakukan pelanggaranpelanggaran dan tidak taat dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Diantaranya mengganggu kepentingan umum dan memakai badan jalan atau trotoar untuk berjualan, sehingga penertibannya belum optimal. Kendala dalam Penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Tanah Garam yaituberasal dari faktor masyarakat, diantaranya rendahnya kesadaran hukum PKL, kurangnya komunikasi Aparat Penegak hukum terhadap PKL, faktor ekonomi PKL. Sehingga penertiban di Kawasan Kelurahan Tanah Garam belum optimal.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	09 Apr 2025 03:10
Last Modified:	09 Apr 2025 03:10
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/2279

Actions (login required)

View Item