PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENGOLAHAN LAHAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DI NAGARI TALANG KABUPATEN SOLOK

Juni Yanti, Tania (2024) PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENGOLAHAN LAHAN SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DI NAGARI TALANG KABUPATEN SOLOK. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H24 029 TANIA JUNI YANTI_.pdf Download (681kB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksiakan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Namun dalam kenyataannya masyarakat di beberapa Jorong Nagari Talang melakukan Perjanjian bagi hasil secara Lisan, dimana transaksi penggarapan lahan pertanian sawah dilaksanakan dengan bertemunya pemilik lahan dengan calon penggarap dalam rangka penggarap meminta izin bahwa dia akan menggarap dan menanami lahan pertanian sawah tersebut. Sebagian masyarakat di beberapa Jorong Nagari Talang melakukan perjanjian bagi hasil sawah memakai sistem lama yaitu mengikuti aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut yang dilaksanakan secara turun-temurun dan hanya didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian Sistem bagi hasil pengolahan lahan sawah menurut Hukum Adat di Nagari Talang Kabupaten Solok?, 2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pada pengolahan lahan sawah menurut Hukum Adat di Nagari Talang Kabupaten Solok?. Untuk membahas masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu meneliti hukum bekerja di masyarakat. Data diperoleh adalah data primer dan data sekunder, di dapat dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara langsung ke para pihak yang melakukan perjanjian sistem bagi hasil pada pengolahan lahan sawah dan studi document. Berdasarkan hasil penelitian 1) Pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pada pengolahan lahan sawah menurut Hukum Adat di Nagari Talang Kabupaten Solok dilakukan dengan, sitem hukum adat yaitu sistem mampaduoi, dimana ada pembagiannya 50% pemilik sawah 50% untuk penggarap. Tetapi masih ada juga di jorong Nagari Talang sistem perjanjian bagi hasil nya tidak merata antara pemilik sawah maupun penggarap, dimana pembagiannya 1/3, 70% untuk pemilik sawah dan 30% untuk penggarap. Jangka waktu perjanjian dibuat tidak jelas dan tegas. 2) Kendala dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pada pengolahan lahan sawah menurut Hukum Adat di Nagari Talang Kabupaten Solok adalah sebagai berikut Tidak merata nya pembagian sistem perjanjian bagi hasil sawah antara pemilik sawah maupun penggarap sehingga memicu terjadinya konflik dan permusuhan antara pemilik sawah dan penggarap.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	18 Mar 2025 07:04
Last Modified:	18 Mar 2025 07:04
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/2276

Actions (login required)

View Item