ANALISIS YURIDIS MENGENAI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PASAL 222 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Maulana, Rifky (2024) ANALISIS YURIDIS MENGENAI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PASAL 222 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PASAL 43 AYAT 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H24 025 RIFKY MAULANA_.pdf Download (723kB)

Abstract

Penerapan presidential threshold sebagaimana dimuat pada Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan dengan berbagai sudut pandang, terutama dalam sudut pandang demokrasi dan hak asasi manusia. Secara yuridis, presidential threshold tersebut tampak membatasi hak warga negara beserta partai politik untuk mencalonkan dirinya menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dikarenakan ada syarat ambang batas yang harus dipenuhi yang mana itu tampak seolah-olah diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam hak politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa implikasi diterapkannya aturan presidential threshold di Indonesia?. 2) Bagaimana analisis yuridis mengenai presidential threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ditinjau dari Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menemukan bahwa terdapat banyak akibat hukum yang timbul dengan diterapkannya presidential threshold, diantaranya: Implikasi hukum terhadap hak-hak kedaulatan rakyat, implikasi hukum terhadap hak konstitusional partai politik, dan implikasi hukum terhadap hak untuk dipilih dan memilih. Diterapkannya aturan presidential threshold dalam pencalonan presiden dan wakil presiden adalah untuk membangun pemerintahan presidensial dan sistem multipartai agar lebih stabil. Namun, presidential tershold malah membuat partai-partai politik yang medioker dan kecil kehilangan kesempatannya untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, maka dapat dikatakan bahwa presidential threshold dapat membatasi hak partai politik untuk mencalonkan kader terbaiknya. Selain itu, penerepan presidential threshold telah mereduksi semangat ketatanegaraan yang demokratis sebab terhalangnya partai-partai yang tidak memenuhi syarat ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang mana dalam hal ini penulis menemukan bahwa penerapan presidential threshold juga bertentangan dengan pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	18 Mar 2025 03:26
Last Modified:	18 Mar 2025 03:26
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/2271

Actions (login required)

View Item