PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN OLEH PENYIDIK POLRES DHARMASRAYA (Kasus Perkara : LP/A/10/VII/2023)

Wanda Weta Putri, Rahma (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN OLEH PENYIDIK POLRES DHARMASRAYA (Kasus Perkara : LP/A/10/VII/2023). skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H24 022 RAHMA WANDA_.pdf Download (566kB)

Abstract

Telah terjadinya kasus tindak pidana penambangan tanpa izin (illegal mining) yang dilakukan di wilayah hukum Polres Dharmasraya, tentunya kasus yang terjadi ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum positif seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin oleh penyidik Polres Dharmasraya? dan apa saja hambatan yang timbul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin oleh penyidik Polres Dharmasraya? dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara kepada Bapak Bripka Franki selaku Penyidik Satreskrim Polres Dharmasraya, selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin oleh penyidik Polres Dharmasraya yaitu dimulai dari menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan, pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka penambangan tanpa izin dan terakhir penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Pulau Punjung, Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin oleh penyidik Polres Dharmasraya yaitu faktor penegak hukum yaitu adanya back up dari oknum yang tidak bertanggungjawab, faktor fasilitas atau sarana yaitu keterbatasan fasilitas dan anggaran, medan untuk mengungkapkan kasus lumayan sulit, pengambilan barang bukti dari lokasi penambang yang terlalu jauh dan faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat serta faktor kebudayaan yaitu adanya dukungan dan persepsi tentang tanah tempat dilakukan penambangan.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	17 Mar 2025 06:58
Last Modified:	17 Mar 2025 06:58
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/2268

Actions (login required)

View Item