Almassuri, Hasbi (2022) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK GUGATAN WANPRESTASI JUAL BELI TANAH HARTA PUSAKA TINGGI TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 18/PDT.G/2018/PN.KBR DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
Full text not available from this repository.Abstract
Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), disebutkan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kegiatan jual beli umumnya memiliki objek yang beragam salah satunya ialah jual-beli tanah. Pada zaman dahulu masyarakat Indonesia melakukan jual-beli tanah hanya dengan kesepakatan bersama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat terhadap perkara wanprestasi, dan bagaimanakah pelaksanaan putusan wanprestasi oleh hakim pengadilan koto baru. Metode penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis berupa penjabaran dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap kasus wanprestasi terjadi apabila seseorang (pembeli) lalai melaksanakan kewajibannya, sebagaimana kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian pengikatan jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan adanya Wanprestasi tersebut maka akibat hukum yang timbul adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya. Pelaksanaan Putusan pada umumnya sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh para Pihak, Jual Beli menjadi batal dengan sendirinya atau dapat dibatalkan oleh pembeli dan uang yang telah dibayarkan oleh pembeli kepada penjual ada kalanya menjadi hak dan milik penjual seluruhnya yang dianggap sebagai ganti rugi atas batalnya Jual Beli tersebut. Terhadap hasil penelitian tidak ditemukan bahwa tanah tersebut merupakan harta pusaka tinggi, dan pelaksanaan gugatan yang dilakukan oleh penggugat tidak dapat untuk diterima, dikarenakan fakta di dalam persidangan jelas tidak membuktikan itu milik si penggugat. Disarankan bagi penggugat, agar memiliki bahan dan bukti yang cukup untuk membuktikan dalil nya agar menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menerima suatu gugatan, agar nantinya tidak akan mengahabiskan uang, tenaga dan waktu untuk berpekara di pengadilan.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Admin Pustaka |
| Date Deposited: | 22 Nov 2024 09:11 |
| Last Modified: | 22 Nov 2024 09:11 |
| URI: | http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/2099 |
Actions (login required)
 |
View Item |
