PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR I TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

Syaputra, Jeski (2021) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR I TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penerapan sanksi pelanggaran pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah tidak sesuai, dimana pada tahun 2021 terdapat 1.572 total jumlah reklame yang tercatat sebagai wajib pajak di Badan Keuangan Daeralı Kota Solok dan hanya sekitar 210 reklame yang memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Bahkan reklame yang tidak memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak sama sekali tidak diberikan sanksi administrasi, surat teguran atau surat paksa oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Rumusan masalah yang dibahas pada penulisan ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelanggaran pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kota Solok, kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pelanggaran pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Di Kota Solok dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan sanksi pelanggaran pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Di Kota Solok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris, adalah suatu penelitian hukum dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat dalam upaya memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus, khususnya peraturan yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kota Solok. Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pajak reklame berdasarkan peraturan daerah Kota Solok Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Daerah saat ini belum efektif karena pengenaan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana belum dilaksanakan secara optimal. (2) Kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan sanksi yaitu kurangnya fungsi koordinasi dengan instansi-instansi terkait, ketidaktertiban pemasang reklame sehingga menyulitkan petugas ketika ingin melakukan penindakan kepada pemasang reklame, serta banyaknya warga masyarakat yang tidak mentaati peraturan dalam perizinan. (3) Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Solok berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya diantaranya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perpajakan daerah untuk mematuhi aturan-aturan tentang memasang reklame, memberikan Pengawasan lapangan dengan menerjunkan petugas pemungut mendatangi wajib pajak reklame untuk mengurus ijin pemasangan reklame dan membayar pajak terhadap reklame yang dipasangnya.

Item Type: Thesis (skripsi)
Subjects: Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Pustaka
Date Deposited: 22 Nov 2024 09:06
Last Modified: 22 Nov 2024 09:06
URI: http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/2096

Actions (login required)

View Item View Item