PELAKSANAAN AKAD GADAI SAWAH PUSAKO TINGGI DI JORONG TABEK PALA NAGARI TALANG DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Putra, Yosrizal (2022) PELAKSANAAN AKAD GADAI SAWAH PUSAKO TINGGI DI JORONG TABEK PALA NAGARI TALANG DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H22 010 yosrizal putra_w.pdf Download (442kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi Berdasarkan Peraturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor 3 tahun 2000,ayat (3) sawah yang jadi jaminan gadai hanya boleh dijual/ dibeli pemilik sawah, ayat (4)tebusan sawah gadai sama saat pertama kali proses gadai terjadi, ayat (5)gadai tujuannya tolong menolong tanpa mengharapkan keuntungan, pelaksanaan gadai juga diatur dalam Pasal 385 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)dijelaskan mengenai harta gadai (Rahn),penggadai mempunyai hak untuk meminta sawahnya kepemegang gadai dengan cara menebus sawah tersebut,gadai memang menjadi suatu hal yang biasa ditengah-tengah masyarakat, pada saat membutuhkan pinjaman, gadai merupakan solusi untuk mendapatkan pinjaman dalam waktu cepat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaiman pelaksanaan akad gadai sawah pusako tinggi di Jorong Tabek Pala Nagari Talang ditinjau dari hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam ?, 2) Bagaimana upaya dalam menanggulangi penyimpangan akad gadai sawahpusako tinggi di Jorong Tabek Pala Nagari Talang Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai Wakil ketua KAN, sekretaris KAN, penggadai (pihak pertama), penerima gadai (pihak kedua), pihak ketiga, dan Asatiz/Ulama,penelitian ini dilakukan di Jorong Tabek Pala Nagari Talang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ternyata masih banyak pelaksanaan gadai sawah pusako tinggi yang menyimpang di Jorong Tabek Pala,penyimpangan yang dilakukan yaitu, sawah dialihkan pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama, harga sawah yang dialihkan pada pihak ketiga naik, serta adanya tambahan gadai, tambahan tersebut tidak tertera dalam surat gadai sawah antara pihak pertama dengan kedua, penyimpangan ini melanggar Peraturan KAN ayat 3 dan 4 serta praktek gadai yang dilakukan mengandung bisnis, buktinya selama pinjaman tersebut belum lunas maka sawah tersebut tetap berada dalam penguasaan penerima gadai, dan mengambil manfaat terhadap sawah jaminan gadai,pelaksanaan gadai yang seperti itu bertentangan dengan ayat 4 (KHES) dan ayat 5 Peraturan (KAN) diatas. Perlaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat saat ini merupakan gadai riba, upaya yang dilakukan untuk menanggulangipenyimpangan dalam pelaksanaan gadai sawah menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam yaitu dengan menerapkan pelaksanaan gadai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, dengan cara Rahn (barang yang di gadaikan) tetap dipegang oleh Rahin(pihak pertama) untuk diolah, hasil pengolahan dari Rahn(harta gadai) tersebut dapat menyicil atas pinjaman yang telah diberikan oleh Murtahin(pihak kedua), dengan begitu dasar hukum gadai yang sifatnya tolong menolong terwujud.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	31 Oct 2024 04:59
Last Modified:	31 Oct 2024 04:59
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1903

Actions (login required)

View Item