PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK Nomor: 10/PDT.G/2010/PN.SLK TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK

Salfina, Nadya (2022) PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK Nomor: 10/PDT.G/2010/PN.SLK TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H22 008 Nadya Salfina_w.pdf Download (542kB)

Abstract

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sertifikat hak atas tanah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Namun sertifikat hak atas tanah masih menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga apabila dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik sebenarnya maka sertifikat hak atas tanah dapat dibatalkan. Meskipun kepemilikan tanah telah diatur sedemikian rupa, namun masih saja terdapat permasalahan dalam hal kepemilikan sebidang tanah, seperti contoh kasus terhadap sebidang tanah yang telah di batalkan sertifikat hak milik atas tanahnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok No. 10/Pdt.G/2010/PN.Slk yang sudah dikuasai oleh subjek hukum bertahun-tahun dan telah dilengkapi dengan sertifikat terhadap tanah itu masih ada pihak luar yang menuntut hak atas tanah tersebut untuk dibatalkan. Permasalahan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Solok: 1).Bagaimana Prosedur dari Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 10/Pdt.G/2010/Pn.Slk Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Solok? 2). Apa Alasan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 10/Pdt.G/2010/Pn.Slk? Permasalahan tersebut menggunakan metode hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behaviour), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sifat penelitian bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Sehingga didapat hasil penelitian bahwa prosedur pelaksanaan putusan pengadilan negeri solok nomor 10/pdt.g/2010/pn.slk adalah berkas permohonan telah memenuhi syarat, maka pejabat yang bertanggung jawa menangani Sengketa, Konflik dan Perkara melanjutkan proses penanganan permohonan dari hasil penelitian berkas, dilakukan analisis putusan pengadilan yang akan disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan alasan terjadinya pembatalan sertifikat adalah karena setelah Majelis Hakim mengumpulkan bukti surat dan keterangan saksi, maka pertimbangan dari Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan melalui alat bukti yang dihadirkannya tersebut mengenai objek perkara merupakan harta pusaka tinggi tergugat I.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	31 Oct 2024 04:56
Last Modified:	31 Oct 2024 04:56
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1902

Actions (login required)

View Item