Yoriskia, Mitra (2022) DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TRIBUN LAPANGAN MERDEKA KOTA SOLOK BERDASARKAN SURAT TUNTUTAN NOMOR PDS-04/L.3.15/FT.1/02/2020 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Solok). skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
Text
H22 007 Mitra Yoriskia_w.pdf Download (136kB) |
Abstract
Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tribun lapangan merdeka Kota Solok berdasarkan surat tuntutan nomor PDS04/L.3.15/Ft.1/02/2020? Dan kendala yang ditemui oleh penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tribun lapangan merdeka Kota Solok berdasarkan surat tuntutan nomor: PDS04/L.3.15/Ft.1/02/2020.? Dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh penuntut umum dalam mengatasi kendala yang ditemui saat melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tribun lapangan merdeka Kota Solok berdasarkan surat tuntutan nomor : PDS-04/L.3.15/Ft.1/02/2020? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Solok, yang menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan yaitu surat dakwaan yang dapat dibuktikan, barang bukti, petunjuk, dan hal-hal yang dianggap memberatkan dan meringankan. Dan kendala yang ditemui penuntut umum dalam melakukan penuntutan yaitu kurang lengkapnya berkas perkara yang diterima dari penyidik dan menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang memakan waktu. Serta upaya yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara menginstruksikan kepada jaksa untuk mengetahui penyidikan dari awal hingga akhir dan dalam hal menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kejaksaan mengupayakan untuk lebih mempercepat penyiapan berkas lainnya agar tidak memakan waktu lagi dalam menunggu hasil audit tersebut
Item Type: | Thesis (skripsi) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Admin Pustaka |
Date Deposited: | 31 Oct 2024 04:46 |
Last Modified: | 31 Oct 2024 04:51 |
URI: | http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1901 |
Actions (login required)
View Item |