KEWENANGAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERDA NO 6 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA SOLOK

Handayani.MZ, Titin (2021) KEWENANGAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERDA NO 6 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA SOLOK. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H21 027 Titin Handayani_w.pdf Download (789kB)

Abstract

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 1 angka 8 tentang Peraturan Daerah Kabupaten / Kota adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui Pelaksanaan sanksi oleh Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Perda No 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019 dan Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda No 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan yang berlaku serta apa yang dalam kenyataan atau keadaan yang sebenarnya dimasyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil Penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Kewenangan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perda No 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Solok yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan sanksi untuk mengurangi / memutuskan tali rantai penularan Covid-19 . Karena banyaknya masyarakat kota solok yang masih tidak percaya dengan adan Corona Virus Disease 2019. Faktor yang menghambat Polisi Pamong Praja dalam penerapan Peraturan Daerah ini yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemutusan rantai penularan Covid-19. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerapkan Peraturan Daerah yaitu memberikan sosialisasi ditempat umum, menggelar operasi Yustisi dan memberikan sanksi kepada pelanggar Peraturan Daerah No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dikota solok.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	31 Oct 2024 03:56
Last Modified:	31 Oct 2024 03:56
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1889

Actions (login required)

View Item