WEWENANG PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK KOTA ( STUDI KASUS LAPORAN POLISI NO.POL:LP/07/V/2019/Bukit Sundi )

Karmila, Ririn (2021) WEWENANG PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK KOTA ( STUDI KASUS LAPORAN POLISI NO.POL:LP/07/V/2019/Bukit Sundi ). skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H21 025 RIRIN KARMILA_w.pdf Download (63kB)

Abstract

Penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan proses penyidikan yang berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana. Wewenang penyidik antar lain yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan prosedur peradilan. Di dalam proses penyidikan penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka harus memberikan surat perintah penangkapan yang berisi identitas tersangka dan menyebutkan alasan penagkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Solok Kota Laporan Polisi NO.POL:LP/07/V/2019/Bukit Sundi dan Apa saja hambatan-hambatan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Solok Kota Laporan Polisi NO.POL:LP/07/V/2019/Bukit Sundi. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polres Solok Kota. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara langsung dengan penyidik polsek Bukit Sundi mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Solok Kota dilakukan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dimana proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku kecuali pada tahap penangkapan yang tidak menggunakan surat perintah penangkapan. Hambatan penyidik dalam proses penyidikan kasus tindak pembunuhan berencana di Polres Solok Kota yaitu hambatan yuridis pelaku sering melakukan tindak pidana, dan hambatan teknis yaitu: identitas korban yang tidak jelas, pelaku melarikan diri keluar wilayah hukum Polres Solok Kota, serta kurangnya biaya operasional.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	31 Oct 2024 03:50
Last Modified:	31 Oct 2024 03:50
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1887

Actions (login required)

View Item