PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MILIK DAERAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK)

Richel N.D, Anisa (2021) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MILIK DAERAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK (STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK). skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H21 024 ANISA RICHEL N.D_w.pdf Download (363kB)

Abstract

Pelaksanaan pendaftaran tanah ini dilatarbelakangi berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tentang pensertifikatan dan penanganan permasalahan aset tanah miik Pemerintah Kabupaten Solok. Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang menugaskan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Maka dari itu penulis menguraikan dalam rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah milik Daerah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Solok). (2) Bagaimana perbandingan pelaksanaan pendaftaran tanah milik Daerah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sebelum dan sesudah diadakannya perjanjian tentang pensertifikatan dan penanganan permasalah aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Solok). Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis/empiris. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sumber data terdiri dari data primer yaitu dengan wawancara dengan Penata Pertanahan I di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, UUPA dan Undang-undang yang berkaitan dengan judul skripsi untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Solok). Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan pendaftaran tanah milik daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok ini belum optimal disebabkan 2 berkas yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Solok oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok setelah diadakan perjanjian tentang pensertifikatan dan penanganan permasalah aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Syarat pendaftaran tanah milik daerah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok ini sudah memenuhi syarat-syarat pendaftaran tanah, baik itu pendaftaran tanah kaum, tanah Pemerintah Provinsi, dan tanah Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (2) Perbandingan pendaftaran tanah milik Daerah sebelum didakan perjanjian tentang pensertifikatan dan penanganan permasalah aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok adalah sudah banyak tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok ini didaftarkan dan disertifikatkan menjadi hak pakai berupa data yang telah dikelompokkan berdasarkan tabel data dari tahun 2018 – tahun 2020. Tetapi setelah diadakan perjanjian, hanya 2 berkas yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dengan kendala terhadap aset yang belum didaftarkan adalah surat riwayat tanah yang belum lengkap atau hanya ada fotokopi dari surat tersebut.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	31 Oct 2024 03:45
Last Modified:	31 Oct 2024 03:45
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1885

Actions (login required)

View Item