PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SUKU DI NAGARI SIMPANG TANJUANG NAN IV KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK

Damri, Rezal (2021) PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SUKU DI NAGARI SIMPANG TANJUANG NAN IV KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H21 017 REZAL_DAMRI )_w.pdf Download (483kB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini Berdasarkan ayat (1) Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari menyatakan ”Pada Setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Permusyarawatan Tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari”. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf (a) yang berwenang menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian. Banyaknya sengketa tanah ulayat, di suatu daerah terlebih dahulu diselesaikan oleh lembagaga adat, di Minangkabau lembaga adat yang berwenang dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat adalah lembaga Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Perada Nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yakni “Sengketa tanah ulayat di nagari diselenggarakan oleh Kerapan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batango turun dan di usahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian” dan Ayat (2) “Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Apa peranan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat suku di Nagari Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dan 2). Apa kendala KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat suku di Nagari Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan cara mewawancarai ketua KAN, sekretaris KAN, pengugat, tergugat dan ketua suku dan mayarakat yang pernah mengalami sengketa tanah ulayat. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ternyata masih banyak masyarakat yang belum mempercai lembaga KAN sebagai tempat menyelesaikan sengketa tanah ulayat di lembaga KAN Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar, peranan KAN Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) huruf (a) Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari yakni “Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak, batanggo turun melalui proses perdamaian, dan namun ada saja kendala KAN Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar, yang diantaranya kendala yuridis seperti kekeliruan keputusan KAN, tidak mempuyai kekuatan mengikat, prosesnya lama kerena susahnya menghadirkan para pihak, saksi yang berkilah (berbohong), dan kendala teknis seperti majelis hakim mendapatkan ancaman bersenjata dan intervensi dari pihak yang tidak terima atas tanah yang disengketakan.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	30 Oct 2024 08:26
Last Modified:	30 Oct 2024 08:26
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1878

Actions (login required)

View Item