PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

Ramatullah, Zikri (2020) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN PASAR. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H20 014 Zikri_w.pdf Download (339kB)

Abstract

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalam Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Rumusan masalah yaitu Untuk mengetahui Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal 13 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar? Untuk mengetahui kendala yang ditemui Pemerintah Daerah dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar serta upaya yang dilakukan dalam mengatasinya? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris artinya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pasar Kota Solok Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal 13 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 dalam mengatur pengelolaan pasar dilakukan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh perda ini namun belum berjalan secara optimal. Faktor yang menghambat penerapan perda yaitu kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat serta ketidak pedulian masyarakat akan aturanaturan yang dibuat demi ketertiban para pedagang. upaya yang dilakukan Dinas Pasar dalam menerapkan perda yaitu melakukan sosialisasi tentang tata tertib berdagang, melakukan pembinaan kepada para pedagang, memasang spanduk dan baliho yang berisikan tentang tata tertib pasar, melakukan penertipan setiap hari yang dilakukan oleh satpam pasar dan satpol PP.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	30 Oct 2024 07:30
Last Modified:	30 Oct 2024 07:30
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1870

Actions (login required)

View Item