TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN OBAT WAJIB APOTEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Fitriska Azahara, Indah (2024) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN OBAT WAJIB APOTEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Text H24 007 INDAH FITRISKA AZAHARA_w.pdf Download (740kB)

Abstract

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, menyatakan Obat Wajib Apotek yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana ketentuan pembelian Obat Wajib Apotek di Indonesia dikaitkan dengan teori perlindungan hukum?, 2) Bagaimana tinjauan yuridis tentang perlindungan konsumen terhadap pembelian Obat Wajib Apotek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Metode penelitian yang digunakan Yuridis Nomatif dengan cara menganalisis permasalahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa pembelian Obat Wajib Apotek di Indonesia diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek. Pemerintah memberikan perlindungan hukum dengan 2 sarana perlindungan hukum yaitu: 1) perlindungan hukum preventif, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dengan pemenuhan hak-hak konsumen dan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha. 2) perlindungan hukum represif, pelaku usaha yang lalai melakukan kewajibannya akan dibebankan tanggung jawab pelaku usaha sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tinjauan yuridis tentang perlindungan konsumen terhadap pembelian Obat Wajib Apotek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan kepada para pihak terkhususnya konsumen. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	11 Jul 2024 03:12
Last Modified:	23 Oct 2024 09:25
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1397

Actions (login required)

View Item