DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI POLRES SOLOK KOTA

Satyani, Tata (2022) DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI POLRES SOLOK KOTA. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

	Text H22 022 TATA SATYANI_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (12MB)
	Text H22 022 TATA SATYANI_watermark_removed.pdf Download (2MB)

Abstract

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yaitu Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Rumusan masalah yang dibahas pada penulisan ini adalah bagaimanakah penerapan diskresi kepolisian dalam penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan apa akibat hukum dari tindakan diskresi yang dilakukan kepolisian terhadap tindak pidana lalu lintas. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya peraturan yang berkaitan dengan penerapan penerapan diskresi kepolisian dalam penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas. Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) Penerapan diskresi kepolisian dalam penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas di Polres Solok Kota dalam penggunaan diskresi menyelesaikan perkara tindak pidana lalu lintas di luar pengadilan dengan kriteria tindak pidana lalu lintas tersebut bukan merupakan tindak pidana kesengajaan dan adanya itikad baik dari pelaku dan korban tindak pidana lalu lintas untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. (2) Akibat hukum dari dari tindakan diskresi yang dilakukan penyidik terhadap tindak pidana lalu lintas di Solok Kota yaitu penghapusan penuntutan secara pidana.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Admin Pustaka
Date Deposited:	10 Jul 2024 06:27
Last Modified:	10 Jul 2024 06:27
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/1390

Actions (login required)

View Item