PENERAPAN PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK KOTA

Arif Hidayat, M. (2023) PENERAPAN PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK KOTA. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Preview	Text H23 007 M.FADLY Watermark_removed.pdf Download (527kB) | Preview
	Text H23 007 M.FADLY Watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kasus tindak pidana perdagangan orang. Fenomena perdagangan orang ini merupakan pelanggaran HAM karena merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum. Maka dari itu pentingnya upaya dan peran penegakkan hukum dalam memberantas setiap tindak pidana. Terdapat satu kasus di Kota Solok yang terdata dalam kasus tindak pidana perdgangan orang selama tahun 2021. Kasus ini terjadi di salah satu hotel Singkarak, Kabupaten Solok. Dalam kasus perdagangan orang ini Polres Solok Kota menerapkan pasal 296 KUHP. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku perdagangan orang dan kedua apa kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polres Solok Kota. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai Kasat Reskrim Polres Solok Kota, selain wawancara penulis juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini Polres Solok Kota menerapkan pasal 296 KUHP kepada pelaku dan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena dari hasil keterangan tersangka, unsur pokok yang terpenuhi oleh tersangka terdapat pada Pasal 296 KUHP dan kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut yaitu pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email userrepo@ummy.ac.id
Date Deposited:	06 Jun 2023 04:58
Last Modified:	06 Jun 2023 04:58
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/438

Actions (login required)

View Item