PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN MUATAN BARANG PADA TRUK DI KOTA SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN

Efendi, Mai (2022) PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN MUATAN BARANG PADA TRUK DI KOTA SAWAHLUNTO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

	Text Hukum 2022 MAI EFENDI_watermark.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
Preview	Text Hukum 2022 MAI EFENDI_watermark_removed.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan jenis moda transportasi darat di Kota Sawahlunto, yang lebih banyak adalah penggunaan truk besar, tetapi sering ditemui truk besar melintasi jalan dengan memiliki muatan yang berlebih. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi truk. Sementara Aturan tentang angkutan barang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran muatan barang pada truk di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran muatan barang pada truk di Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Sawahlunto terhadap pelanggaran muatan barang pada truk wilayah hukum Polres Sawahlunto meliputi pencabutan surat izin mengemudi, penyitaan terhadap barang yang berlebih dan bahkan pemberian denda. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh satuan lalu lintas polres Sawahluto terhadap pelanggran muatan barang pada truk adalah kurangnya personil polisi yang memiliki pengetahuan lebih tentang penegakan hukum terhadp truk muatan berlebih, kurangnya kemajuan teknologi (komputerisasi) dalam melakukan pengecekan muatan barang saat berada di jembatan timbang. Serta kurang memadainya fasilitas lapangan untuk penumpukan barang sitaan pada truk muatan berlebih di jembatan timbang.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Subjects:	Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with email userrepo@ummy.ac.id
Date Deposited:	20 May 2023 04:34
Last Modified:	31 May 2023 03:09
URI:	http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/372

Actions (login required)

View Item