TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TERHADAP PUTUSAN PN PADANG NOMOR 11/PID.SUSTPK/2020/PN PDG

Dalam proses perkara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, kasus korupsi dilakukan oleh terdakwa T telah terkait kasus penyelewengan dana desa sebesar Rp.553.127.113 (lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) selanjutnya dipersidangan terbukti T telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian hakim menjatuhkan pidana penjara selama hukuman 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni: 1. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan tindak pidana dana desa terhadap putusan PN Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN Pdg 2. Bagaimana tinjuan yuridis tindak pidana korupsi dana desa terhadap putusan PN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian normatif (normative law research) yaitu menggunakan studi kasus normatif yaitu Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg. Sumber data yang dipergunakan adalah Data sekunder adalah bahan hukum primer yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg. Teknik pengumpulan data yang penelitian ini adalah studi dokumen. Dan teknik analisis data menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan Interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu 1. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan tindak pidana korupsi dana desa terhadap Putusan PN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg yaitu posisi kasus, pertimbangan yuridis,analisis penulis. 2. Tinjuan yuridis tindak pidana korupsi dana desa terhadap Putusan PN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atas perubahan Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.