Hidayat, Febrian (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
H22 023 Febrian Hidayat_.pdf
Download (1MB) | Preview
Abstract
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinia ke-4 “Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”, Serta Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 4b “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan,Pengertian Rehabilitasi Narkotika adalah suatu proses pemulihan gangguan penggunaan narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : bagaimana Implementasi, Kendala, dan Apasaja Upaya dalam mengatasi kendala terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyrakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang di teliti, data sekunder di peroleh peneliti melalui media perantara atau secara tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian ini pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Narkotika kelas III Sawahlunto belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Solusi dari Lapas Agar pelaksanaan rehabilitasi berjalan dengan baik memberikan pembekalan kepada petugas agar SDM bisa memahami konsep rehabilitasi dan memanfaatkan ruang yang ada walau belum sesuai dengan standar rehabilitasi.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Admin Pustaka |
| Date Deposited: | 26 Jun 2025 04:25 |
| Last Modified: | 26 Jun 2025 04:25 |
| URI: | http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/2289 |
